
BANDUNG, Beritando.com – Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-76 Pokjar I mendorong penguatan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi wisata guna mewujudkan keamanan serta kenyamanan bagi wisatawan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Bandung, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengkaji berbagai tantangan keamanan di kawasan wisata sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
Kegiatan yang berlangsung di Soreang mulai pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin Kabag Bindik Sespimma, Kombes Pol. Yoga Prastowo, S.I.K., M.T., yang hadir mewakili Kasespimma. Sementara itu, Kepala Disparekraf Kabupaten Bandung diwakili Sekretaris Dinas, Elly Agustini, S.Kom., M.M., yang memaparkan kondisi, potensi, serta strategi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Kombes Pol. Yoga Prastowo menegaskan bahwa KKP merupakan sarana pembelajaran bagi para siswa untuk memahami persoalan secara langsung di lapangan. Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan mampu menganalisis tantangan yang dihadapi serta menyusun rekomendasi yang aplikatif untuk mendukung peningkatan kinerja kepolisian.
Menurutnya, pengamanan kawasan wisata membutuhkan koordinasi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi. Kolaborasi tersebut penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini, sehingga wisatawan dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi wisata merupakan hal penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan nyaman. Dengan koordinasi yang baik, potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat beraktivitas dengan tenang,” ujarnya.
Kabupaten Bandung Miliki Potensi Wisata Besar,
Dalam pemaparannya, Elly Agustini mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi pariwisata yang besar. Sepanjang 2025, daerah tersebut menerima 13,1 juta wisatawan. Sementara itu, pada semester pertama 2026 tercatat 6,96 juta perjalanan wisatawan nusantara.
Potensi tersebut ditopang oleh 6.562 usaha wisata dan 26 desa wisata yang menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, tingginya mobilitas wisatawan juga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam aspek keamanan, keselamatan, dan ketertiban.
Sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi antara lain kepadatan lalu lintas, kecelakaan, pungutan liar, cuaca ekstrem, hingga bencana alam.
Kawasan Ciwidey-Rancabali dan Pangalengan menjadi beberapa koridor wisata yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan risiko, mengingat aktivitas wisata dan mobilitas pengunjung perlu diimbangi dengan kesiapan pengamanan serta penanganan keadaan darurat.
Elly menjelaskan, koordinasi antara Disparekraf dan jajaran Polri selama ini dilakukan melalui rapat koordinasi menjelang masa liburan, pemetaan titik rawan, patroli oleh jajaran Polsek dan Polresta, serta penyuluhan kepada pengelola destinasi dan masyarakat.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi.
Di antaranya keterbatasan petugas terlatih, belum seragamnya standar keselamatan antardestinasi, lemahnya sinyal komunikasi di beberapa lokasi, serta keterbatasan anggaran dan personel.
Rekomendasikan Pengamanan Terpadu Berbasis Risiko
Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan pembahasan dalam sesi dialog antara siswa Sespimma dan jajaran Disparekraf Kabupaten Bandung. Sebanyak 10 siswa mengajukan pertanyaan terkait mekanisme koordinasi di lapangan, penanganan keadaan darurat, pengukuran persepsi keamanan wisatawan, hingga penerapan pengamanan terpadu bersama pengelola destinasi.
Berdasarkan hasil kajian dan diskusi, para siswa merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sistem pengamanan pariwisata di Kabupaten Bandung.
Rekomendasi tersebut meliputi pembentukan forum koordinasi lintas instansi yang didukung standar operasional prosedur (SOP) terpadu, penyediaan pos pelayanan terpadu, serta pelaksanaan patroli berbasis risiko, terutama pada periode puncak kunjungan wisatawan.
Selain itu, integrasi data insiden dan pengaduan wisatawan dinilai penting untuk mendukung evaluasi berkala, mempercepat penanganan permasalahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan keamanan di kawasan wisata.
Para siswa juga menekankan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi darurat. Dengan sistem komunikasi dan pembagian peran yang jelas, potensi gangguan keamanan diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif.
Keamanan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan wisatawan. Karena itu, pengelolaan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik destinasi, tetapi juga harus didukung sistem perlindungan, keselamatan, dan pelayanan yang memadai.
Perkuat Kolaborasi untuk Pariwisata Berkelanjutan
Usai pemaparan dan dialog, para siswa melanjutkan kegiatan melalui wawancara, diskusi kelompok, serta pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Naskah Karya Kelompok.
Kajian tersebut berfokus pada penguatan sinergi Polri dan Disparekraf dalam pemeliharaan Harkamtibmas di tengah tingginya mobilitas wisatawan. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan pola koordinasi, mitigasi risiko, dan peningkatan kualitas pengamanan destinasi wisata.
Semangat kolaborasi tersebut juga dikaitkan dengan slogan yang disebutkan dalam kegiatan, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”. Pesan ini menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Polri, melainkan membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, pengelola destinasi, dan masyarakat.
Melalui kegiatan KKP ini, siswa Sespimma Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-76 Pokjar I berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola keamanan pariwisata di Kabupaten Bandung.
Dengan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan, sektor pariwisata diharapkan semakin berkembang, berdaya saing, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.