Ketua DPRD Konawe Utara Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden
Konawe Utara, Beritando.com.โ Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara sekaligus Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Konawe Utara, Herman Sewani, menyatakan dukungan penuh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Herman Sewani menegaskan bahwa pengaturan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang tidak perlu diperdebatkan kembali.
โKami mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Pengaturan ini sudah tepat dan sejalan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,โ ujar Herman Sewani di Konawe Utara, Selasa (28/1/2026).
Ia menilai, munculnya pernyataan dari sejumlah pihak yang mempersoalkan posisi Polri justru berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Karena itu, Herman mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara.
โSinergi antar lembaga harus dijaga. Jangan sampai ada pernyataan yang justru menimbulkan kegaduhan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,โ tambahnya.
Sementara itu, di tingkat pusat, Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan sikapnya terkait pernyataan salah satu pejabat kementerian yang menuai polemik. Polri menyatakan tidak sejalan dengan pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa institusi kepolisian tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Kapolri menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden telah diatur dalam undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bertujuan menjaga profesionalisme serta netralitas Polri dalam menjalankan tugas.
โPengaturan Polri berada di bawah Presiden sudah sesuai dengan Undang-Undang dan sistem ketatanegaraan. Ini menjadi dasar kami dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,โ tegas Kapolri.
Polri juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar lembaga negara dilakukan melalui mekanisme resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
Sutarno
Pos Terkait
Berita Terbaru
