PT Mushar Utama Sultra Gelar Konsultasi Publik Rencana Pascatambang, Tegaskan Komitmen terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Redaksi Beritando
18 Nov 2026 10:04
3 menit membaca

 

KONAWE UTARA, Beritando.com – PT Mushar Utama Sultra menggelar konsultasi publik terkait rencana pascatambang yang berlangsung di Hotel Green Ina, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen rencana pascatambang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setelah berakhirnya kegiatan operasional tambang.

Konsultasi publik tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Konawe Utara Muhardin, Camat Lasolo Kepulauan Hamrin, Camat Andowia Hasbuan, sekertaris Baperida Sartono, Kepala Desa Morombo Udin, Kepala Desa Laronanga Anhar, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda,

Dalam kesempatan itu, Camat Lasolo Kepulauan, Hamrin, menyampaikan bahwa konsultasi publik rencana pascatambang merupakan salah satu tahapan penting dalam pemenuhan dokumen perusahaan, termasuk sebagai bagian dari persyaratan administrasi pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menurutnya, setiap perusahaan pertambangan wajib mempersiapkan dokumen rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap setiap perusahaan benar-benar memperhatikan kewajiban dalam menyiapkan dokumen rencana pascatambang. Pemerintah daerah dalam hal ini menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh ketentuan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di wilayah Kecamatan Lasolo Kepulauan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Sementara itu, Camat Andowia, Hasbuan, yang turut menghadiri kegiatan tersebut, berharap kehadiran PT Mushar Utama Sultra dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kesejahteraan bagi warga di sekitar wilayah perusahaan.

“Kami berharap keberadaan perusahaan ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Di sisi lain, Humas PT Mushar Utama Sultra, Bahmid, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam kegiatan konsultasi publik tersebut.

Meski demikian, pihak perusahaan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen rencana pascatambang.

Bahmid berharap melalui forum tersebut terbangun komunikasi dan sinergi yang baik antara perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan kami. Namun, kami tetap mendukung penuh terselenggaranya kegiatan konsultasi publik ini. Besar harapan kami agar pemerintah dan seluruh masyarakat yang hadir dapat memberikan masukan, saran, serta pandangan konstruktif demi penyempurnaan dokumen rencana pascatambang perusahaan,” ungkap Bahmid.

Lebih lanjut, Bahmid menegaskan bahwa PT Mushar Utama Sultra berharap seluruh tahapan penyusunan rencana pascatambang dapat berjalan dengan baik, transparan, dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

“Kami berharap melalui konsultasi publik ini, perusahaan dapat terus membangun hubungan harmonis dengan pemerintah dan masyarakat. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian kami agar pelaksanaan kewajiban pascatambang nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap mengutamakan pemulihan lingkungan serta keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Diketahui, PT Mushar Utama Sultra menjalankan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Desa Marombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Melalui kegiatan konsultasi publik ini, diharapkan penyusunan dokumen rencana pascatambang tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif perusahaan, tetapi juga menjadi bentuk komitmen nyata terhadap pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.