Delapan Tahun Dana Desa Sandarsi Jaya Disorot, Mahasiswa Desak Audit Investigatif dan Pemeriksaan Kades

Redaksi Beritando
19 Nov 2026 19:39
3 menit membaca

 

KONAWE SELATAN – Gerakan Mahasiswa Mowerefera (GMM) bersama Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) menyerukan aksi demonstrasi untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Sandarsi Jaya, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, selama periode anggaran 2018–2025.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, tersebut akan dipusatkan di dua lokasi, yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Dalam seruan aksi yang beredar, GMM dan GPAK mendesak Kejaksaan Agung RI menginstruksikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Sandarsi Jaya berinisial SN terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa selama delapan tahun terakhir.

Selain mendesak penegakan hukum, massa aksi juga meminta Kemendes PDT berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap sejumlah program pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa.

Adapun beberapa program yang menjadi perhatian dan diminta untuk diperiksa meliputi pembangunan perpustakaan desa, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, serta program jalan usaha tani, pembangunan lumbung padi, hingga bantuan mesin penggiling padi dan jagung.

GMM dan GPAK menilai seluruh program tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.

Pemeriksaan juga diharapkan mencakup volume pekerjaan, kualitas bangunan, kelengkapan administrasi, serta transparansi penggunaan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun masyarakat desa.

Tidak hanya menyoroti dugaan persoalan pengelolaan anggaran, gerakan mahasiswa dan pemuda tersebut juga mengangkat persoalan sosial yang dinilai terjadi di tengah masyarakat Desa Sandarsi Jaya.

Mereka menilai kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran serta belum meratanya pembangunan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, sikap kepemimpinan kepala desa yang dinilai belum mampu merangkul seluruh elemen masyarakat pasca-Pilkades disebut berpotensi memperlebar polarisasi sosial dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Menurut mereka, pemerintah desa semestinya menjadi perekat persatuan, bukan justru membiarkan perbedaan pilihan politik berlarut-larut hingga berdampak terhadap hubungan sosial warga.

Pemerataan pembangunan dan keterbukaan informasi anggaran juga dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sebab, Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam tuntutan lainnya, GMM dan GPAK meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas setiap dugaan penyimpangan serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung jawab aksi, Haikal dan Andika Saputra, mengusung semangat gerakan antikorupsi melalui slogan “Bersatu, Mengawal Demi Indonesia Bebas dari Korupsi.”

Aksi tersebut diharapkan menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hingga berita ini disusun, dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut masih merupakan tuntutan dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Karena itu, diperlukan pemeriksaan serta audit oleh lembaga berwenang untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.