Perumda Konasara Jadi Instrumen “Anti Tolak”: Koalisi Rakyat Kokohkan Legitimasi Politik, Hukum, dan Publik di Pertambangan Konawe Utara
Konawe Utara, Beritando.com – Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang menegaskan bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Konasara kini berada pada fase strategis baru sebagai representasi resmi kontraktor lokal di sektor pertambangan. Dengan legitimasi politik, hukum, dan publik, Perumda Konasara diposisikan sebagai instrumen “anti tolak” bagi perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Koordinator Koalisi, Hendrik, menekankan bahwa kehadiran Perumda tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai simbol representasi rakyat. “Kami membawa legitimasi publik sebagai pelengkap dari legitimasi politik dan hukum. Dengan begitu, Perumda Konasara memiliki posisi yang tidak bisa ditolak oleh perusahaan tambang di Konawe Utara,” ujarnya.
Tiga pilar legitimasi itu dinilai menjadi fondasi kokoh bagi Perumda. Legitimasi politik lahir dari Peraturan Daerah yang disahkan DPRD dan ditandatangani Bupati. Legitimasi hukum terjamin melalui regulasi yang sah dan mengikat. Sementara legitimasi publik diperkuat dengan dukungan Koalisi Rakyat sebagai wadah aspirasi masyarakat sipil.
Paradigma baru ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar daerah, menutup celah konflik horizontal, dan memastikan keterlibatan kontraktor lokal, UMKM, serta tenaga kerja dalam ekosistem tambang. Koalisi menegaskan, siapa pun perusahaan tambang yang menolak bermitra dengan Perumda berarti menolak mandat politik, melawan norma hukum, sekaligus mengabaikan suara rakyat.
Dengan semangat itu, Koalisi berkomitmen mengawal Perumda Konasara sebagai pilar utama tata kelola pertambangan Konawe Utara. “Bersatu untuk Keadilan Tambang – Melawan Ketidakadilan, Menangkan Rakyat!” menjadi moto perjuangan Koalisi dalam memastikan tambang di Konawe Utara dikelola dengan adil, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
Laporan Tim
Pos Terkait
Berita Terbaru
