Bupati Ikbar Tekankan Anggaran 2027 Tepat Sasaran, Disiplin ASN dan Evaluasi Capaian Pembangunan
KONAWE UTARA, Beritando.com – Bupati Konawe Utara, Dr. H. Ikbar, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyusunan anggaran Tahun 2027 harus difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Ikbar saat memimpin Apel Gabungan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, Senin (26/10/2026).
Dalam arahannya, Ikbar meminta seluruh perangkat daerah menyusun program dan kegiatan secara efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Ia juga menginstruksikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan memastikan penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada kegiatan yang mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan penganggaran daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus direncanakan secara cermat dengan mempertimbangkan manfaat, efektivitas, dan kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan agar penyusunan anggaran tidak sekadar berorientasi pada penyerapan dana, tetapi juga memperhatikan hasil dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Selain menyoroti perencanaan anggaran, Ikbar turut mengingatkan pentingnya penguatan kinerja ASN sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh ASN diminta bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga kedisiplinan, meningkatkan profesionalisme, serta mengedepankan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Ikbar juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan, cakupan fasilitas kesehatan tercatat sebesar 34,78 persen pada 2024 dan 34,75 persen pada 2025. Sementara itu, cakupan peserta jaminan kesehatan meningkat dari 99,67 persen pada 2024 menjadi 100 persen pada 2025.
Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menunjukkan peningkatan dari 75,57 persen pada 2024 menjadi 83,7 persen pada 2025.
Meski demikian, capaian SPM bidang pendidikan mengalami penurunan sehingga memerlukan perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Ikbar meminta perangkat daerah terkait mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penurunan tersebut, sekaligus menyusun langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa indikator pembangunan harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan menyusun program kerja ke depan. Capaian yang telah meningkat perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan sektor yang mengalami penurunan harus segera dibenahi agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Pada kesempatan yang sama, Ikbar mengingatkan seluruh perangkat daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia meminta penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi di lapangan, serta penyiapan langkah-langkah antisipatif guna meminimalkan risiko terjadinya kebakaran dan dampak yang ditimbulkannya.
Menurutnya, kesiapsiagaan dan respons cepat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan, sehingga diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secara efektif.
Melalui arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan anggaran, meningkatkan kinerja aparatur, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, penyusunan anggaran 2027 tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Konawe Utara.
